• Home
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekbis
  • Politik
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekbis
  • Politik
  • Teknologi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
GESID Dukung Keputusan DPR dan Pemerintah soal Revisi UU Desa Terkait Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

GESID Dukung Keputusan DPR dan Pemerintah soal Revisi UU Desa Terkait Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

March 2, 2024
Share on FacebookShare on Twitter

BERITAPONTIANAK.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) dan Pemerintah akhirnya sepakati revisi undang-undang desa yang salah satu poinnya mengatur soal penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal hanya dua periode.

Presiden Excecutive Generasi Emas Indonesia (GESID) Viviana Hanifa mengatakan bahwa keputusan tersebut patut diberikan apresiasi karena berkaitan dengan stabilitas pemerintahan di tingkat desa. Selama ini, suksesi kepemimpinan di level kepala desa seringkali membuat masyarakat terpolarisasi karena waktunya dirasa terlalu pendek.

You might also like

CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Bocorkan 150 Ribu Formasi dan Posisi Prioritas

CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Bocorkan 150 Ribu Formasi dan Posisi Prioritas

November 9, 2026
Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Pendiri Kota Pekanbaru

Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Pendiri Kota Pekanbaru

November 7, 2026

“Durasi pemilihan kepala desa yang terlalu pendek seringkali menimbulkan masalah serius bagi masyarakat saat konstestasi berlangsung,” demikian ungkap Viviana Hanifa dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).

Menurut Viviana Hanifa, GESID akan mendukung dan mengawal kebijakan DPR dan Pemerintah ini RUU sampai betul-betul menjadi sebuah undang-undang yang bisa diimplementasikan sebagaimana harapan kita bersama.

“Revisi undang-undang ini akan memberi angin segar bagi para kepala desa yang selama ini berjuang agar undang-undang desa ini bisa direvisi,” ungkapnya.

Selain itu, kandidat Doktor di Universitas Brawijaya itu mengatakan, penambahan masa jabatan menjadi 8 tahun ini agar para kepala desa ini bisa fokus kerja membangun dan memajukan desa.

‘Saya kira waktu 8 tahun dalam satu periode itu cukup ideal untuk para kepala desa bisa menunaikan berbagai program pembangunan dengan memaksimalkan dana desa secara baik dan tertanggungjawab agar fokus pembangunan bisa berjalan secara efektif dan efisien,” pungkasnya.

Previous Post

Seleksi Calon Dirut dan Direksi BRK Syariah: 7 Nama Lolos Seleksi Administrasi

Next Post

Calon Dirut dan Direktur Pembiayaan BRK Syariah Lanjut ke Seleksi Tahap Kedua

Berita Terkait

CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Bocorkan 150 Ribu Formasi dan Posisi Prioritas
Nasional

CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Bocorkan 150 Ribu Formasi dan Posisi Prioritas

November 9, 2026

Pemerintah bersiap membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada November ini. Seleksi aparatur sipil negara (ASN) tersebut diperkirakan...

Read more
Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Pendiri Kota Pekanbaru

Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Pendiri Kota Pekanbaru

November 7, 2026
KPK Temukan Rp934 Juta dalam Tong Biru di Rumah Adik Bupati Klaten, Total Sitaan Rp1,2 Miliar

KPK Temukan Rp934 Juta dalam Tong Biru di Rumah Adik Bupati Klaten, Total Sitaan Rp1,2 Miliar

October 16, 2026
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana BNPB, Ini Nama dan Perannya

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana BNPB, Ini Nama dan Perannya

October 14, 2026
Next Post
Calon Dirut dan Direktur Pembiayaan BRK Syariah Lanjut ke Seleksi Tahap Kedua

Calon Dirut dan Direktur Pembiayaan BRK Syariah Lanjut ke Seleksi Tahap Kedua

Please login to join discussion
BeritaPontianak.com

© 2023 Berita Pontianak.

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

No Result
View All Result
  • Home
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekbis
  • Politik
  • Teknologi

© 2023 Berita Pontianak.