Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), turut bersuara soal kekacauan yang mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan itu bermula dari pelibatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program.
“Evaluasi perlu dilakukan di tataran pelaksanaannya. Kalau proyeknya sendiri sudah benar, kita dukung,” ujar JK kepada wartawan di Jakarta, Minggu 6 April 2025.
JK menyarankan agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ke depan lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah. Ia menilai, beban BGN terlalu berat jika harus menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan.
“Kalau BGN harus sampai ke kecamatan, ya mana bisa. Serahkan saja ke daerah pelaksanaannya, itu lebih realistis,” tegasnya.
Lebih lanjut, JK mempertanyakan apakah keberadaan BGN sebagai pelaksana program berskala nasional masih relevan. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi apakah program sebaiknya dilaksanakan secara terpusat atau dilokalkan sesuai kapasitas masing-masing daerah.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa Program MBG telah berjalan di 38 provinsi. Ia menyebut, program ini kini melibatkan 693 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi dan telah menjangkau lebih dari dua juta penerima manfaat.
“Alhamdulillah sekarang sudah mencakup 38 provinsi. Papua Tengah yang terakhir mulai berjalan hari ini. Minggu ini kami targetkan lebih dari dua juta penerima manfaat,” kata Dadan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Dadan menilai capaian ini sebagai langkah penting untuk pemerataan akses gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. lewat program ini sebagaimana tujuan awal program ini dihadirkan.
Meski demikian, sorotan dari JK menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah dalam hal tata kelola dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Pemerintah pun didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program gizi ini benar-benar tepat sasaran.***
