Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode tahun 2026. Penetapan tersebut diumumkan dalam sidang Dewan HAM PBB yang berlangsung di Markas PBB, Jenewa, Swiss.
Terpilihnya Indonesia sebagai presiden lembaga HAM internasional tersebut menandai kepercayaan komunitas global terhadap peran aktif diplomasi Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia. Posisi ini akan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin sidang serta pengarah agenda strategis Dewan HAM PBB sepanjang 2026.
Perwakilan Indonesia untuk PBB di Jenewa menyampaikan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan prinsip inklusivitas, dialog, dan kerja sama multilateral. Indonesia berkomitmen mendorong penguatan penghormatan HAM yang berimbang dengan stabilitas, pembangunan, dan kedaulatan negara.
Sebagai presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin berbagai pertemuan penting, memfasilitasi dialog antarnegara anggota, serta memastikan jalannya pembahasan isu HAM global secara objektif dan konstruktif. Peran ini juga mencakup pengelolaan dinamika perbedaan pandangan antarnegara.
Indonesia menegaskan bahwa pendekatan yang akan diusung adalah dialog berbasis saling menghormati, tanpa standar ganda, serta mengedepankan solusi yang realistis dan berkelanjutan. Pengalaman Indonesia sebagai negara berkembang dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam dinilai menjadi nilai tambah dalam memimpin Dewan HAM PBB.
Kepercayaan internasional ini juga dipandang sebagai pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mempromosikan prinsip-prinsip HAM di tingkat regional dan global. Selama ini, Indonesia aktif mendorong kerja sama HAM melalui forum multilateral dan mekanisme dialog antarnegara.
Dewan HAM PBB sendiri merupakan badan antar-pemerintah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Lembaga ini beranggotakan negara-negara terpilih yang mewakili berbagai kawasan.
Dengan terpilihnya Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB 2026, pemerintah berharap kontribusi Indonesia dalam memperkuat tata kelola HAM global dapat semakin nyata dan berdampak luas.
