• Home
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekbis
  • Politik
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekbis
  • Politik
  • Teknologi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Biaya Ekspor Sawit Melonjak 50 Persen Akibat Konflik Timur Tengah, Industri CPO Indonesia Tertekan

Biaya Ekspor Sawit Melonjak 50 Persen Akibat Konflik Timur Tengah, Industri CPO Indonesia Tertekan

March 12, 2026
Share on FacebookShare on Twitter

Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak langsung pada sektor perdagangan global, termasuk industri kelapa sawit Indonesia. Ongkos pengiriman atau biaya ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dilaporkan melonjak hingga 50 persen, memicu kekhawatiran pelaku industri terhadap kenaikan biaya logistik dan potensi penurunan daya saing ekspor.

Kenaikan biaya tersebut dipicu meningkatnya risiko pelayaran internasional akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang menjadi jalur penting perdagangan dunia. Situasi keamanan yang memburuk membuat perusahaan pelayaran menaikkan tarif pengangkutan serta premi asuransi kapal karena risiko perjalanan yang lebih tinggi.

You might also like

PHK di Indonesia Tembus 53.490 Orang hingga Agustus 2026, Juni Jadi Bulan dengan Laporan Tertinggi

PHK di Indonesia Tembus 53.490 Orang hingga Agustus 2026, Juni Jadi Bulan dengan Laporan Tertinggi

September 25, 2026

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.731 per Dolar AS, Ini Penyebabnya

September 17, 2026

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menjelaskan lonjakan ongkos logistik terjadi terutama pada rute pengiriman menuju kawasan Eropa dan sekitarnya yang terdampak perubahan jalur pelayaran. Kapal-kapal pengangkut komoditas kini harus mengambil rute alternatif yang lebih panjang untuk menghindari wilayah konflik.

Menurut Eddy, perubahan rute tersebut berdampak langsung pada biaya operasional karena waktu tempuh semakin lama dan konsumsi bahan bakar meningkat. Kondisi ini otomatis mendorong tarif pengiriman naik signifikan dibandingkan periode normal.

“Kenaikannya bisa mencapai sekitar 50 persen,” ujarnya.

Selain faktor jarak tempuh yang lebih panjang, perusahaan pelayaran juga membebankan biaya tambahan berupa war risk premium atau premi risiko perang. Biaya ini dikenakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan terhadap kapal dan kargo yang melintas di jalur rawan konflik.

Lonjakan ongkos ekspor menjadi tantangan baru bagi industri sawit nasional yang selama ini mengandalkan efisiensi logistik untuk menjaga daya saing di pasar global. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia sangat bergantung pada stabilitas jalur distribusi internasional, terutama ke pasar utama seperti India, China, dan Eropa.

Pelaku industri khawatir peningkatan biaya logistik dapat menekan margin eksportir, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas global. Jika kondisi konflik berlangsung lama, beban biaya tambahan berpotensi diteruskan ke harga jual, yang pada akhirnya dapat memengaruhi permintaan.

Meski demikian, GAPKI menilai permintaan global terhadap minyak kelapa sawit masih relatif kuat karena komoditas ini tetap menjadi bahan baku utama industri pangan, kosmetik, hingga energi terbarukan di berbagai negara.

Pemerintah dan pelaku usaha kini terus memantau perkembangan situasi geopolitik internasional, khususnya dampaknya terhadap rantai pasok dan stabilitas perdagangan. Industri berharap kondisi keamanan global segera membaik agar jalur logistik kembali normal dan biaya ekspor dapat ditekan.

Kenaikan ongkos ekspor ini menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada sektor energi dan keamanan, tetapi juga langsung memengaruhi perdagangan komoditas strategis dunia, termasuk sawit yang menjadi salah satu tulang punggung ekspor Indonesia.

Previous Post

Catat! 18 Maret Jadi Hari Terpadat Mudik Lebaran 2026, Arus Balik Memuncak 25 Maret

Next Post

Perlukah Uang Baru untuk THR Lebaran? Ini Makna, Tradisi, dan Pertimbangannya

Berita Terkait

PHK di Indonesia Tembus 53.490 Orang hingga Agustus 2026, Juni Jadi Bulan dengan Laporan Tertinggi
Ekbis

PHK di Indonesia Tembus 53.490 Orang hingga Agustus 2026, Juni Jadi Bulan dengan Laporan Tertinggi

September 25, 2026

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi perhatian dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia sepanjang 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sebanyak...

Read more

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.731 per Dolar AS, Ini Penyebabnya

September 17, 2026
BUK Migas Bakal Langsung di Bawah Presiden, Bahlil Ungkap Target dan Peran Barunya

BUK Migas Bakal Langsung di Bawah Presiden, Bahlil Ungkap Target dan Peran Barunya

September 17, 2026
PLTP Gunung Ungaran Dinilai Bisa Tekan Emisi dan Buka Peluang Ekonomi Warga

PLTP Gunung Ungaran Dinilai Bisa Tekan Emisi dan Buka Peluang Ekonomi Warga

September 16, 2026
Next Post
Perlukah Uang Baru untuk THR Lebaran? Ini Makna, Tradisi, dan Pertimbangannya

Perlukah Uang Baru untuk THR Lebaran? Ini Makna, Tradisi, dan Pertimbangannya

BeritaPontianak.com

© 2023 Berita Pontianak.

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

No Result
View All Result
  • Home
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekbis
  • Politik
  • Teknologi

© 2023 Berita Pontianak.