PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan pengembangan Dumai Transshipment Hub di Provinsi Riau untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Melalui proyek ini, Pelindo membidik sekitar 40 persen pangsa pasar kapal yang selama ini belum menggunakan layanan transshipment di Singapura maupun Malaysia.
Direktur Pengembangan Usaha Pelindo, Prasetyo, mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam melayani lalu lintas kapal di Selat Malaka. Ia menyebut sekitar 110 ribu kapal melintasi kawasan perairan strategis tersebut setiap tahun, tetapi kontribusi Indonesia dalam layanan kepelabuhanan masih relatif terbatas.
Menurut Prasetyo, sekitar 60 persen kapal yang melintas telah menggunakan layanan transshipment di Singapura atau Malaysia. Sementara itu, masih terdapat sekitar 40 persen kapal yang belum masuk ke fasilitas transshipment kedua negara tersebut. Segmen inilah yang ingin dijangkau Pelindo melalui pengembangan layanan di Indonesia.
Prasetyo menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan mengambil alih pasar yang sudah dilayani Singapura dan Malaysia. Pelindo ingin memperluas partisipasi Indonesia dengan menyediakan layanan bagi kapal-kapal yang belum melakukan kegiatan alih muat di kedua negara tersebut.
Pengembangan Dumai sebagai pusat transshipment dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek teknis dan geografis. Lokasi Dumai dinilai memiliki potensi untuk mendukung kegiatan alih muat, termasuk dari sisi kedalaman perairan dan ketersediaan kawasan pendukung. Pelindo juga menyiapkan strategi layanan maritim lainnya, termasuk pengembangan layanan *ship-to-ship* (STS) di Pulau Nipa.
Pelindo merencanakan pembangunan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030. Perusahaan juga telah mengusulkan proyek tersebut agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyambut positif rencana tersebut. Namun, Kementerian PPN/Bappenas masih melakukan kajian untuk menilai kesesuaian proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta kriteria penetapan PSN sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Bappenas dan Pelindo telah membahas pengembangan Dumai Transshipment Hub pada April 2026. Pemerintah menilai pengembangan pelabuhan transshipment di kawasan Selat Malaka berpotensi memperkuat sistem logistik nasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam jaringan pelayaran global. Meski demikian, koordinasi antarkementerian dan lembaga tetap diperlukan agar pengembangan Dumai tidak tumpang tindih dengan fungsi pelabuhan lain, seperti Batam dan Kuala Tanjung.
Melalui proyek ini, Dumai berpeluang mengambil peran lebih besar dalam aktivitas logistik dan pelayaran internasional. Jika terealisasi sesuai rencana, keberadaan hub transshipment tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis kepelabuhanan, memperkuat konektivitas maritim, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global.
