BERITAPONTIANAK.COM – DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) angkat bicara soal proyek pemagaran laut di wilayah Utara Banten yang menuai perhatian masyarakat.
HNSI mengkritisi bahwa proyek tersebut berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan, sehingga memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka.
“Kami mendapatkan laporan dari beberapa rukun nelayan bahwa proyek tersebut menyulitkan (penangkapan ikan). Sehingga mengganggu produktifitas. Kami sangat mengecam hal itu,” kata Wakil Ketua Umum DPP HNSI, Slamet Agus Priyono, SE, SH.
Atas dasar itu, HNSI mendesak pemerintah agar meninjau ulang proyek pagar laut sepanjang 30 kilometer itu yang melintasi lebih dari 15 desa di Utara Banten itu.
Slamet menegaskan, pemerintah harus tegas terhadap proyek strategis yang justru merugikan nelayan.
“Kami mendesak agar semua proyek yang merugikan nelayan ditinjau ulang. Kami tahu bahwa Presiden sangat pro terhadap nelayan dan petani,” ujar Slamet.
Menurutnya, laut milik publik. Tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak, terutama jika dampaknya mengancam kehidupan masyarakat, khususnya nelayan. Saat ini, Slamet bersama timnya sedang menyiapkan materi advokasi untuk melindungi kepentingan nelayan.
“Kami mengumpulkan puluhan materi, mulai dari laporan tertulis hingga bukti video, untuk diserahkan ke pihak berwenang,” katanya.***
