Tawaran Thailand untuk meningkatkan impor pupuk Indonesia sebagai imbalan akses ekspor daging dan susu dinilai belum menciptakan hubungan dagang yang seimbang. Ekonom memperingatkan skema ini berisiko memperdalam defisit perdagangan bilateral yang telah berlangsung sejak 2011.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mengkritisi struktur komoditas yang dipertukarkan dalam skema tersebut. Indonesia akan mengekspor barang input produksi sementara harus mengimpor barang konsumsi jadi dari Thailand.
“Ini tidak terlalu seimbang menurut saya. Bukan kita lihat dari value-nya saja, tetapi lihat dari jenis barangnya. Kalau kita mengimpor daging dan susu, itu umumnya adalah bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi, sementara kalau kita mengekspor pupuk, pupuk itu adalah untuk kebutuhan aktivitas produksi,” ujar Faisal dikutip dari Bisnis.com, Rabu, 5 Juli 2026.
Perbedaan jenis komoditas ini menghasilkan dampak pengganda yang berbeda terhadap perekonomian. Ekspor pupuk memberikan nilai tambah bagi aktivitas produksi di Thailand, sedangkan impor daging dan susu hanya memenuhi kebutuhan konsumsi domestik tanpa efek berganda signifikan.
“Jadi kita mengekspor barang input, sementara kita mengimpor barang jadi, barang konsumsi. Itu berhubungan dengan multiplier effect dari apa yang kita impor dan juga apa yang diekspor ke Thailand,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia konsisten mencatat defisit perdagangan dengan Thailand sejak 2011. Pada 2025, defisit menyempit menjadi US$140,6 juta dengan ekspor US$8,77 miliar dan impor US$8,91 miliar.
Kondisi itu membaik dibandingkan 2024 ketika defisit mencapai US$2,02 miliar. Namun tren negatif masih berlanjut dengan defisit US$3,03 miliar pada 2023 dan US$2,79 miliar pada 2022.
Faisal mengingatkan pemerintah perlu mencermati kondisi neraca perdagangan yang selama ini masih defisit. Impor berbagai komoditas pangan dari Thailand terjadi karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.
“Selama ini kita perdagangan dengan Thailand kan sudah defisit. Kita banyak mengimpor hasil-hasil bahan pangan produk pertanian, yang sebetulnya karena kita tidak cukup produksi di dalam negeri, mengimpor itu sebagai sebuah konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri,” tuturnya.
Faisal menekankan impor sebaiknya dilakukan sebagai pilihan terakhir ketika pasokan domestik tidak mencukupi. Pemerintah harus memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri sebelum membuka keran impor dari negara manapun.
“Jadi tentu saja itu harus dilakukan dengan rule of thumb-nya tadi. Kita memprioritaskan pemanfaatan atau penyerapan daripada produksi di dalam negeri dulu, kalau tidak cukup baru mengimpor,” imbuhnya.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan sumber impor. Apabila terdapat banyak negara pemasok, pemerintah sebaiknya memilih produk yang paling kompetitif dari sisi harga maupun kualitas.
“Selama ini saya melihat memang Thailand kita banyak defisitnya karena kita mengimpor bahan pangan, juga karena faktor harga. Kalau impor daging dan susu dibuka, produk Thailand harus lebih kompetitif dibanding Australia atau Selandia Baru,” lanjut Faisal.
Kerja sama dengan Thailand juga tidak boleh menghambat agenda pemerintah meningkatkan produksi peternakan nasional. Peningkatan kapasitas produksi daging dan susu dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.
“Tetap dengan mendorong produksi daging dan susu di dalam negeri. Itu yang perlu juga diperhatikan jangan sampai tidak sinkron dengan upaya peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri, ini kan kaitannya dengan program pembangunan sektor peternakan,” tandasnya.
